Luwu Utara– Ketegangan di Puskesmas Baebunta akhirnya memunculkan sikap tegas dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Luwu Utara. Setelah melalui Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama puluhan tenaga medis beberapa hari lalu, Komisi I DPRD resmi menyatakan akan membuat surat rekomendasi pemberhentian Kepala Puskesmas (Kapus) Baebunta, Titin Yuandri.
Langkah ini diambil setelah mendengarkan langsung berbagai keluhan yang disampaikan tenaga medis, yang menilai keberadaan pimpinan puskesmas tersebut sudah tidak kondusif lagi dan berdampak serius terhadap pelayanan kesehatan masyarakat.
Persoalan Bukan Lagi Internal
Wakil Ketua II DPRD Luwu Utara, Hamka Muslimin, menegaskan bahwa masalah di Puskesmas Baebunta tidak bisa lagi dipandang sebatas persoalan internal. Menurutnya, situasi yang terjadi sudah menyangkut langsung kepentingan publik.
“Ini bukan lagi persoalan internal biasa. Ini sudah menyangkut kepentingan pelayanan kesehatan masyarakat. Tidak ada waktu lagi untuk menunda pemberhentian Kepala Puskesmas Baebunta,” tegas Hamka dalam rapat yang digelar di ruang Komisi I DPRD dan turut dihadiri oleh Kepala Dinas Kesehatan Luwu Utara, Abd Wahid.
Hamka juga meminta agar Komisi I tidak berlama-lama dalam mengambil sikap. Ia menegaskan, DPRD berdiri bersama rakyat serta tenaga medis yang menyampaikan aspirasi mereka.
“Saya minta Komisi I hari ini juga menyusun surat rekomendasi resmi. Surat itu segera kita serahkan ke Bupati, dan saya siap menandatanganinya,” lanjutnya dengan nada tegas.
Desakan Rekomendasi Segera
Ketua Komisi I DPRD Luwu Utara, Megawati, membenarkan bahwa hasil akhir rapat yang berlangsung penuh dinamika tersebut adalah pembuatan surat rekomendasi pemberhentian Kapus Baebunta.
Megawati juga menyoroti urgensi situasi di lapangan. Menurutnya, jika rekomendasi tidak segera dibuat, ada ancaman mogok kerja dari tenaga medis yang bisa melumpuhkan pelayanan kesehatan di Puskesmas Baebunta.
Baca Juga: Jasrum Salurkan 17,4 Ton Bibit Rumput Laut untuk Petani Desa Pongko
“Jika tidak ada rekomendasi hari ini, para tenaga medis mengancam mogok kerja. Ini sangat berbahaya, karena masyarakat yang akan menjadi korban. Rekomendasi ini sangat mendesak, dan kami berharap besok sudah ada penunjukan siapa yang akan menjadi Pelaksana Tugas (Plt) Kapus di Puskesmas Baebunta,” pungkasnya.
Kondisi Puskesmas Baebunta
Sebelumnya, puluhan tenaga medis Puskesmas Baebunta mendatangi DPRD untuk menyampaikan keluhan mereka. Mereka menilai kepemimpinan Titin Yuandri selama ini menimbulkan kegaduhan internal, mengganggu keharmonisan kerja, serta berdampak pada kualitas pelayanan kesehatan.
Keresahan tersebut membuat mereka menuntut agar segera ada langkah tegas dari DPRD maupun Pemerintah Daerah, agar roda pelayanan kesehatan di Baebunta tetap berjalan normal.
